Postingan

Menampilkan postingan dengan label PKn

Sistem Politik Demokrasi Pancasila - Pengertian, Isi Pokok, dan Fungsi

Gambar
Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjek demokrasi. Artinya, rakyat secara aktif menentukan dan melaksanakan keinginankeinginan itu. Adapun isi pokok dari demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. a. Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atas Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, penjabarannya dalam batang tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 dan Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945. b. Demokrasi itu harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas, baik berdasarkan kelompok atau kekuatan sosial. c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan kelemb...

Asas-Asas Kewarganegaraan

Gambar
Ada beberapa asas kewarganegaraan, yaitu berdasar darah/ keturunan, daerah/tempat kelahiran, dan perwarganegaraan. a. Darah/Keturunan (Ius Sanguinis) Prinsip dalam unsur ini telah berlaku sejak dahulu. Hal itu dibuktikan dalam sistem kesukuan, di mana anak dari anggota suatu suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota dari suku tersebut. Prinsip ini sekarang masih berlaku di negara Inggris. Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan Indonesia. b. Daerah/Tempat Kelahiran (Ius Soli) Prinsip dalam unsur ini berlaku dengan dasar daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, orang dilahirkan di daerah hukum Indonesia maka ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, kecuali anggota diplomatik. c. Pewarganegaraan (Naturalisasi) Prinsip ini berlaku jika seseorang tidak dapat memenuhi unsur ius soli ataupun ius sanguinis. Orang tersebut masih dapat memperoleh kewarganegaraan dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi). Prosedur naturalisasi ini berbeda-beda ant...

Lembaga Penegakan HAM Internasional

Gambar
Secara umum konsep lembaga hak asasi manusia adalah lembaga yang berfungsi secara khusus dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Agar usaha pelaksanaan HAM internasional lebih dapat dijamin diperlukan pernbentukan lembaga perlindungan HAM internasional. Lembaga-lembaga perlindungan HAM internasional, antara lain sebagai berikut. 1) Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly) Majelis Umum PBB merupakan salah satu organ utama dari PBB yang setiap negara anggota PBB terwakili di dalamnya. Kewenangan dari Majelis Umum PBB yang terkait dengan HAM adalah membuat rekomendasi dalam bentuk resolusi, yang di antaranya menghasilkan Resolusi A/RES/217 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan kewenangan untuk membuat organ tambahan (subsidiary organs) yang kemudian membentuk Dewan Hak Asasi Manusia melalui Resolusi A/RES/60/251. Majelis Umum PBB 2) Dewan Ekonomi dan Sosial ( Economic and Social Council /ECOSOC ). Dewan PBB ini terutama memperhatikan masalahmasalah polu...

Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional

Gambar
Perjuangan hak asasi manusia dapat dibuktikan dengan adanya beberapa dokumen. Dokumen hak asasi manusia adalah sebagai berikut. 1) Magna Charta (1215) di Inggris Dokumen ini adalah dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John kepada bangsawan untuk membatasi kekuasaan raja. Magna Charta 2) Bill of Rights (1689) di Inggris Dokumen ini adalah undang-undang hak yang diterima parlemen Inggris setelah mengadakan perlawanan terhadap Raja James II. 3) Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen (1789) di Amerika Serikat. Dokumen ini merupakan pernyataan rakyat Prancis yang diteruskan pada awal Revolusi Prancis. 4) Bill of Rights (1789) di Amerika Serikat Dokumen ini merupakan undang-undang hak yang disusun oleh rakyat Amerika. 5) Konstitusi Prancis (1791) Konstitusi ini mengandung hak asasi manusia sejumlah 15 hak asasi. 6) Revolusi Rusia Pada revolusi ini, hak demokrasi mulai dijalankan dan hak yang diutamakan adalah hak hidup dan bekerja. Hak ini dituangkan dalam Kon...

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

Gambar
Hak asasi manusia tidak akan diakui dan dijunjung tinggi oleh manusia tanpa adanya perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia tersebut. Perjuangan hak asasi manusia dilakukan dalam Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. Menurut John Locke (A. Ubaedillah : 2008), hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci. Pemilu 1955 Sejarah hak asasi manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjua...

Tujuan Hukum Menurut Para Ahli

Gambar
Berkenaan dengan tujuan hukum (menjamin kepastian hukum), ada beberapa pendapat dari para ahli hukum sebagai berikut. Aristoteles (Teori Etis ) (Buku The Ethics of Aristoteles) Tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya. Disebut teori etis karena isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Jeremy Bentham (Teori Utilitis ) Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum bertujuan menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang/masyarakat (Jeremy Bentham : 1990). Geny (D.H.M. Meuvissen : 1994) Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur keadilan adalah ”kepentingan daya guna dan kemanfaatan”. Van Apeldorn Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia seperti: kehormatan, kemerdekaan...

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

Gambar
Beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut. E. Utrecht (Utrecht : 1962) - Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat sehingga harus ditaati. J.C.T. Simorangkir (J.C.T. Simorangkir : 2006) - Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh lembaga berwenang. Mr. E.M. Meyers (E.M. Meyers : 1989) - Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasapenguasa negara dalam melakukan tugasnya. S.M. Amin (S. M. Amin: 1978) - Dalam bukunya yang berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum,” hukum dirumuskan sebagai berikut: Kumpulankumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksisanksi. Tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. P. Borst (P. Borst : 1973) - Hukum ada...

Proses Terjadinya Bangsa

Gambar
Bangsa menunjuk pada orang-orang yang hidup bersama atau persekutuan hidup dari sekelompok manusia yang memiliki garis keturunan yang sama. Namun dalam perkembangannya yang dimaksud bangsa bukan hanya persekutuan hidup manusia yang berasal dari kesamaan keturunan. Hal itu dikarenakan setiap orang adalah anggota suatu bangsa. sumber: The Oral Cancer Foundation Suatu bangsa terbentuk karena adanya beberapa unsur. Unsur terbentuknya sebuah bangsa dapat berbeda dengan unsur terbentuknya bangsa yang lain. Apabila bangsa diartikan secara sosiologis maka terbentuknya bangsa tersebut karena kesamaan unsur ras, budaya, bahasa, keturunan, dan agama. Kesamaan budaya bisa menghasilkan sebuah bangsa. Apabila bangsa diartikan secara politis maka unsur terbentuknya bangsa tidak karena kesamaan ras, agama, budaya, keturunan, dan agama. Sejumlah manusia yang meskipun terdiri dari berbagai ras, budaya, bahasa, dan agama dapat pula membentuk satu bangsa. Ada dua macam unsur yang bisa membentuk bangsa, ya...

Pengertian Bangsa dalam Arti Politis dan Sosiologis-Antropologis

Gambar
Bangsa dalam Arti Politis Bangsa dalam arti politis adalah sekelompok manusiayang memiliki satu paham dan ideologi yang sama dalam suatu organisasi kekuasaan dalam negara, misalnya bangsa Indonesia. Mereka diikat oleh satu kesatuan wilayah nasional, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak cukup seperti itu, bangsa yang sudah bernegara, seperti Indonesia perlu menciptakan ikatan-ikatan baru untuk mempersatukan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Misalnya, bahasa nasional, lambang negara, dasar dan ideologi negara, semboyan nasional, rasa nasionalisme dan patriotisme, serta ikatan lain yang sifatnya nasional. Ikatan baru tersebut menjadi identitas nasional bangsa yang bersangkutan. Identitas nasional sekaligus berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Selain itu, bangsa dalam arti politis dapat dikatakan bahwa bangsa sebagai sekelompok masyarakat dalam satu daerah yang sama dan tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai satu kekuasaan tertinggi, baik ke dalam maupun ke luar. Jad...

Pengertian dan Teori Tentang Bangsa Menurut Ernest Renan

Gambar
Pengertian bangsa dikemukakan pertama kali oleh Ernest Renan pada tahun 1882, yang dimaksud dengan bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari: Kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek histories; Keinginan untuk hidup bersama (le desir de vivre ensemble) di waktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk kini dan yang akan datang. Ernest Renan Ernest Renan mengatakan bahwa syarat mutlak adanya bangsa adalah plebisit, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang, dan mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Bila warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya. Inti dari teori Ernest Renan adalah pada kesadaran moral (conscience morale). Menurut teori Ernest Renan, jiwa, rasa, dan kehendak merupakan suatu faktor subj...

Latar Belakang Pembentukan Kontingen Garuda

Gambar
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan lembaga tertinggi yang mewadahi negara-negara di dunia. PBB juga menjadi lembaga yang aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia dan aktif menyelesaikan konflik antar negara. Indonesia pernah mendapat bantuan dari PBB pada masa revolusi. Pada saat itu, PBB membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia-Belanda. PBB juga membantu Indonesia dalam masalah Irian Barat. Dengan dasar politik tersebut, Indonesia menunjukkan tekad untuk mengupayakan perdamaian dunia. Melalui pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika hingga pembentukan Gerakan Non-Blok, upaya tersebut semakin terlihat. Tindakan pemerintah Indonesia mendapat sambutan positif Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai diberi kepercayaan untuk turut serta dalam pasukan perdamaian Dewan Keamanan PBB. Pasukan tersebut terdiri atas pasukan dari berbagai negara. Indonesia mengirim suatu pasukan yang kemudian dinamakan Kontingen Garuda atau Konga.

Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Gambar
Setiap Permasalahan pasti ada pemicunya. Hal ini pun berlaku bagi pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban. Terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat dipicu dari beberapa hal seperti berikut. Sikap Egois Sikap egois dapat memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya, pengendara mobil yang memacu kendaraannya di atas batas yang sudah ditentukan sehingga pengguna jalan lain merasa terganggu. Tindakan tersebut dipicu oleh rasa egois pengendara mobil yang menggunakan jalan sesuka hatinya. Padahal, jalan merupakan fasilitas umum. Setiap orang berhak menggunakannya. Rendahnya Kesadaran terhadap Peraturan Rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan dapat memicu pelanggaran hak sekaligus pengingkaran kewajiban. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat memicu kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, pedagang asongan berjualan di lampu merah. Terkadang mereka tahu adanya peraturan, tetapi mereka tidak menginda...

Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Gambar
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntuuan pernyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Seusunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kebupaten, dan ...

Teori dan Penjelasan Tujuan Negara Menurut Para Ahli

Gambar
Setiap negara di dunia ini pasti dibentuk bukan tanpa tujuan. Tujuan negara adalah cita-cita yang hendak dicapai oleh suatu negara. Dewasa ini banyak berkembang rumusan teori tentang tujuan negara yang diungkapkan para ahloi di dunia. Berikut para ahli yang mengungkapkan teori tujuan negara. 1. Plato Plato, seorang ahli hukum mencetuskan teori plato. Teori Plato menyatakan bahwa negara bertujuan mewujudkan kesusilaan manusia, baik sebagai mahluk individu maupun mahluk sosial. 2. Shang Yang (Lord Shang) Shang Yang atau yang sering dipanggil Lord Shang menyatakan bahwa negara bertujuan mengumpulkan kekuatan/kekuasaan sebesar-besarnya, menyiapkan militer yang kuat agar dapat menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, namun  rakyat harus lemah dan tunduk kepada negara. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Shang Yang menganut teori negara kekuasaan. 3. Nicollo Machiavelli Nicollo Machiavelli menyatakan bahwa negara bertujuan menciptakan kemakmuran dan pers...

Dinamika Kehidupan Bernegara Indonesia pada Periode 1949-1950

Gambar
SKUL ID - Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sempat mengalami perubahan bentuk negara, yaitu dengan lahirnya Republik Indonesia Serikat (RIS). Republik Indonesia Serikat adalah negara federasi yang berdiri tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar (KMB). Pada masa itu hukum dasar yang digunakan adalah Konstitusi RIS. Konstitusi RIS berlaku berdasarkan Konstitusi Presiden RIS Nomor 48 Tahun 1950 tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Diumumkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1950 oleh menteri kehakiman. Bentuk negara Indonesia pada masa itu mengalami pergeseran dari negara kesatuan menjadi negara serikat. RIS merupakan bentuk negara federal. Negara RIS terdiri atas daerah negara dan kesatuan kenegaraan yang tegak sendiri. a. Daerah negara adalah negara bagian yaitu Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, dan Sumatra Timur. b. Kesatuan kene...

Dinamika Kehidupan Bernegara pada Periode 1945-1949

Gambar
SKUL ID - Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Indonesia berhak menentukan sendiri riteme kehidupan bernegara tanpa campur tangan pihak lain. Konsep negara kesatuan pada periode 1945-1949 dituangkan dalam undang-undang dasar negara. Pada periode tersebut undang-undang dasar negara Indonesia adalah UUD 1945. UUD 1945 menjadi konstitusi pertama yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Dalam konstitusi ini tercantum secara tegas bentuk kenegaraan dan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai berikut. 1. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." 2. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. 3. Kedaulatan negara Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) ...

Berbagai Paham di Dunia

Gambar
Liberalisme Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin, libertas, yang artinya kebebasan, sedangkan dalam bahasa Inggris, liberty, artinya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan individu untuk memiliki tempat tinggal, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul. Di Eropa, liberalisme didukung oleh kaum borjuis dan terpelajar di kota. Bagian terpenting dalam liberalisme adalah individu. Masyarakat harus mementingkan individu, karena masyarakat itu terdiri atas individu-individu dan karena itu masyarakat adalah akibat dari adanya individu. Kemerdekaan individu harus dijamin. Pada hakikatnya, paham liberalisme ini timbul karena reaksi terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan kaum agama di zaman absolute monarchie. Orang ingin melepaskan dirinya dari kekangan manusia, ini dikemukakan oleh Rousseau dalam bukunya Du Contrat Sosial. Terhadap kaum bangsawan, liberalisme menuntut kemerde...